Pernah nonton video yang kelihatannya asli banget, eh ternyata buatan AI? Belakangan ini, video-video buatan AI makin berseliweran di media sosial — dari yang sekadar lucu-lucuan sampai yang berpotensi menyesatkan. Fenomena inilah yang bikin pemerintah Indonesia mulai bergerak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kabarnya sedang mengkaji aturan yang mewajibkan konten buatan AI diberi label khusus.
Rencananya, para pengembang AI nantinya harus menandai video dan media digital hasil AI dengan label atau penanda keaslian. Tujuannya sederhana: biar kamu bisa tahu mana konten asli dan mana yang dibuat mesin. Yuk, kita bahas lebih dalam apa yang sebenarnya sedang direncanakan ini.
Apa yang Sedang Direncanakan Komdigi?
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menyampaikan rencana ini dalam acara Konvensi Humas Indonesia 2026 di Solo pada 17 Oktober 2026. Menurutnya, pemerintah sedang mengkaji sebuah peraturan menteri yang akan mewajibkan para pengembang teknologi AI memberi label atau penanda pada video dan konten digital yang dihasilkan AI. Rencana ini muncul karena pemerintah melihat perkembangan AI yang begitu cepat, sementara aturan yang mengaturnya belum ada.
Ibaratnya seperti label komposisi pada kemasan makanan — label ini berfungsi sebagai tanda transparansi. Jadi, ketika kamu melihat sebuah video di media sosial, kamu bisa langsung tahu: oh, ini buatan AI, bukan rekaman asli.
Aturan ini nantinya menyasar para pengembang AI, bukan kamu sebagai penonton biasa. Merekalah yang bertanggung jawab memberi tanda pada konten yang dihasilkan teknologinya.
Kenapa Aturan Ini Dianggap Penting?
Alasan utamanya: garis antara konten asli dan konten buatan AI makin tipis. Teknologi deepfake sekarang sudah secanggih itu — wajah bisa ditukar, suara bisa ditiru, bahkan gerak bibir bisa disesuaikan dengan kata-kata yang tidak pernah diucapkan orang aslinya. Kalau dulu video palsu gampang dikenali dari wajah yang kaku atau suara yang aneh, sekarang hampir mustahil dibedakan dengan mata telanjang.
Risikonya nyata. Nezar mencontohkan kasus yang terjadi di Hong Kong sekitar dua tahun lalu. Seorang staf keuangan sebuah perusahaan mengikuti rapat online yang dihadiri para “petinggi” perusahaan. Belakangan diketahui, semua peserta rapat itu ternyata deepfake! Staf tersebut akhirnya melakukan 15 kali transfer hingga perusahaan merugi sekitar 25 juta dolar AS.
Kasus seperti ini menunjukkan bahwa konten AI tanpa tanda bisa dipakai untuk penipuan. Selain itu, ada risiko misinformasi — misalnya video pidato tokoh yang diedit seenaknya lalu disebar seolah-olah asli. Tanpa label, publik bisa mudah tertipu.
Di Indonesia sendiri, kita juga sudah sering melihat video pidato pejabat yang diedit jadi bahan lelucon. Selama masih sebatas hiburan mungkin tidak masalah, tapi bayangkan kalau teknik yang sama dipakai untuk menyebar hoaks atau untuk menipu lewat panggilan video.
Apa Artinya Buat Kamu dan Para Kreator?
Buat kamu sebagai pengguna biasa, aturan ini sebenarnya kabar baik. Kamu jadi punya “kacamata” tambahan untuk menilai konten: kalau ada label AI, kamu bisa lebih kritis dan tidak langsung percaya begitu saja. Ibaratnya seperti label halal atau label nutrisi — begitu melihat labelnya, kamu langsung punya informasi yang cukup untuk memutuskan.
Buat para kreator yang memakai AI — misalnya untuk membuat video, ilustrasi, atau dubbing — aturan ini berarti kamu harus terbiasa menandai karyamu. Tapi jangan khawatir, ini bukan larangan. Kamu tetap boleh berkreasi dengan AI, hanya saja harus jujur bahwa konten tersebut dibuat dengan bantuan AI. Anggap saja seperti mencantumkan kredit pada sebuah karya.
Transparansi seperti ini justru melindungi kreator yang jujur, karena penonton jadi tahu mana konten yang memang dibuat terbuka dengan AI dan mana yang berniat menipu.
Yang Masih Belum Jelas
Satu hal penting yang perlu kamu catat: aturan ini masih dalam tahap kajian. Artinya, belum ada tanggal resmi kapan aturan mulai berlaku, belum jelas bagaimana mekanisme pengawasannya, dan belum diumumkan sanksi apa yang menanti pelanggar. Wajar saja, karena membuat aturan yang adil tapi tetap tidak menghambat inovasi memang butuh waktu dan kajian mendalam.
Dalam pembahasan di DPR pada Januari 2026 lalu, sempat disinggung soal watermark (tanda air digital) dan kemungkinan konten AI tak berlabel bisa diturunkan (takedown). Tapi itu pun masih sebatas wacana dalam diskusi, bukan keputusan final.
Jadi, untuk saat ini statusnya adalah: pemerintah serius mempelajari aturan ini, tapi detailnya masih digodok. Kita tunggu saja kabar selanjutnya — dan sambil menunggu, biasakan selalu cek kebenaran video yang kamu tonton, ya!